Indonesia Gelap: Suara Mahasiswa di Tengah Ketidakpastian Kebijakan

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi serentak di berbagai kota di Indonesia pada 17 Februari 2025 membawa sebuah pesan yang menggugah: "Indonesia Gelap". Frasa ini bukan sekadar simbol protes, melainkan refleksi dari kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip kesejahteraan rakyat. Mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai isu krusial seperti pemangkasan anggaran pendidikan, kebijakan subsidi elpiji 3 kg, hingga intervensi politik dalam pemerintahan.

Latar Belakang Gerakan "Indonesia Gelap"

Tagar #IndonesiaGelap pertama kali muncul di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Beberapa kebijakan kontroversial yang menjadi pemicu gerakan ini antara lain:

1. Pemangkasan Anggaran Pendidikan – Pemerintah memangkas anggaran pendidikan secara signifikan, yang berimbas pada penghapusan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.
2. Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kg – Aturan baru dalam distribusi gas melon menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di berbagai daerah.
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berimbas pada meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
4. Evaluasi Program Makan Siang Bergizi (MBG) – Program unggulan pemerintah ini dinilai belum optimal dalam implementasinya.

Mahasiswa yang menggelar aksi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, dan Aceh, menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Analisis Kritis: Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat?

Aksi "Indonesia Gelap" bukan sekadar aksi protes biasa, melainkan sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan dalam tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu dikritisi lebih dalam:

1. Pendidikan yang Dikorbankan
   Pemotongan anggaran pendidikan bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika tunjangan dosen dan tenaga pendidik dikurangi, bagaimana pemerintah bisa berharap kualitas pendidikan tetap terjaga? Apakah efisiensi anggaran harus mengorbankan masa depan generasi muda?

2. Ketimpangan Ekonomi yang Semakin Lebar
   Kebijakan subsidi elpiji dan PHK massal memperlihatkan bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan fiskal daripada kesejahteraan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak dan lapangan pekerjaan semakin sempit, masyarakat kelas menengah ke bawah akan menjadi pihak yang paling terdampak.

3. Netralitas Pemerintahan yang Dipertanyakan
   Salah satu tuntutan mahasiswa adalah menolak keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan saat ini. Hal ini mencerminkan kekhawatiran bahwa politik dinasti atau intervensi politik masih menjadi ancaman terhadap demokrasi.

Kesimpulan: Arah Kebijakan Harus Dikaji Ulang

Aksi "Indonesia Gelap" adalah peringatan bahwa kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat akan selalu mendapat perlawanan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Pemerintah harus memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Jika suara mahasiswa terus diabaikan, maka "Indonesia Gelap" bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan cerminan nyata dari kondisi bangsa yang kehilangan arah.

Share :